Paripurna DPRD Provinsi Bentuk Dua Pansus Terkait Bencana RPVNews RPVNews

PALU, - Sidang paripurna DPRD Sulteng, Selasa (27/11/2018) memutuskan untuk membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) terkait pasca bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.

Warga melintas di area bekas likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Selasa (27/11/2018). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Kedua Pansus yang dibentuk itu masing-masing Pansus Pengawasan Pemulihan dan Pembangunan wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Sulteng. Pansus kedua adalah Pansus Pemutihan Hutang.

Sebelum ditetapkan, paripurna yang dihadiri unsur pimpinan yakni Aminuddin Ponulele, Alimudin Paada dan Muharram Nurdin itu sempat di interupsi oleh Ketua Fraksi Nasdem Muh. Masykur. Interupsi itu terkait dengan kompleksnya masalah pascabencana tersebut dan mengusulkan agar pansus yang dibentuk tersebut memiliki tugas yang diperluas.

“Artinya, bukan hanya soal aspirasi pemutihan hutang sebagaimana yg berkembang, tapi jauh lebih penting yakni fungsi pengawasan kita pada seluruh kinerja pemerintah atasi pascabencana ini”, ujar Masykur.

Yahdi Basma, salah seorang anggota dari Fraksi Nasdem mendukung usulan itu.

“Jika kita hanya bentuk Panja Debitur, maka besok lusa, aspirasi publik yg masuk soal Huntara, kita bentuk lagu Pansus Huntara, soal Huntap, Pansus Huntap, Pansus Logistik ? Ini inefisiensi. Maka usulan Muh.Masykur hemat kami perlu disahuti. Agenda rehab-rekon adalah agenda kita bersama. Mustahil Pihak Eksekutif bisa tangani sendiri tanpa fungsi pengawasan oleh kita DPRD. Di sinilah momentum bagi kita di ujung masa bakti untuk menunjukkan bakti itu. Usul konkrit, bentuk Pansus Pengawasan Pemulihan dan Pembangunan Kembali Pascabencana Pasigala” ujar Yahdi.

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

DPW NasDem Sulteng Bantu Korban Banjir Bangga

Usul fraksi NasDem ini mendapat apresiasi sejumlah anggota DPRD lain yang hadir pada paripurna tersebut antara lain Nyoman Slamet, Lukky Semen dan Bayu Montang.

Sementara itu, terkait Pansus Pemutihan Hutang, menurut pimpinan dewan itu, adalah aspirasi yang berkembang pascabencana. [beritapalu]