DPRD Sulteng Ingatkan Pemda Validkan Data Korban Bencana RPVNews RPVNews

PALU, - Pimpinan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, agar benar-benar mendata dengan baik jumlah korban yang masih hilang atau dipastikan meninggal dunia akibat gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi yang melanda ketiga wilayah itu, pada 28 September 2018 lalu.

Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin mengatakan, data korban meninggal dunia maupun hilang akibat bencana alam tersebut masih simpang siur sampai sekarang.

DPRD Sulteng Ingatkan Pemda Validkan Data Korban Bencana

“Hal ini harus dituntaskan pada masa transisi darurat menuju pemulihan, mengingat fase ini berakhir pada 26 Desember, dan masalah data jumlah korban termasuk yang harus diselesaikan di fase ini,” kata anggota Fraksi PDI-P tersebut, kepada SP, Senin (26/11/2018).

Menurut Muharram, pemda saat ini masih hanya berpegang pada data sementara yang dikeluarkan satuan tugas gabungan terpadu (Satgasgabpad) penanganan bencana Sulteng, padahal data tersebut bersifat sementara.

“Kita meyakini masih lebih banyak lagi korban yang belum ditemukan sampai saat ini, dan menjadi tanggung jawab pemda untuk memastikan keberadaan mereka,” kata Muharram.

Ia meminta Pemkot Palu, Sigi, dan Donggala agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendata jumlah korban. “Dalam rapat di dewan, kami sudah mengusulkan agar pemda segera membuat posko pengaduan sehingga warga akan memberi informasi atau mengadukan siapa-siapa anggota keluarganya yang belum ditemukan,” kata Muharram.

Ia menegaskan, data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khususnya mengenai jumlah korban tewas maupun hilang, belum valid dan harus di up date.

Menurut Muharram, korban likuefaksi di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sampai berakhir masa tanggap darurat bencana, tak ada yang bisa dievakasi.

Namun ia salut pada Pemkab Sigi, yang sudah bisa menyajikan data korban secara lengkap nama maupun alamatnya (by name and by adress), sehingga warga di sana sudah memastikan kondisi keluarga mereka yang meninggal maupun hilang (belum ditemukan).

Tak Ada Upaya

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Muhammad Masykur mengatakan, validasi data korban sangatlah penting dan ini menjadi prioritas penanganan dalam masa transisi darurat menuju pemulihan yang berakhir 26 Desember 2018.

Menurutnya, selain data korban meninggal dunia yang sudah ditemukan dan telah dipublikasikan ke masyarakat melalui BNPB, diperkirakan masih ribuan lagi korban yang belum ditemukan terutama di daerah likuefaksi terparah di Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa.

“Pemda seolah tak ada upaya untuk mengindentifikasi secara pasti jumlah korban di Petobo dan Perumnas Balaroa. Hal ini telah membuat banyak keluarga korban yang kecewa,” kata Masykur, Senin.

Data pasti jumlah korban, kata Masykur, sangatlah penting karena hal ini terkait erat dengan hak-hak para korban sebagai warga negara. Ia menyesalkan karena DPRD Sulteng secara institusi tidak dilibatkan sema sekali dalam pembahasan mengenai penanganan bencana gempa tersebut.

“Ini kita sudah protes ke eksekutif (Pemprov Sulteng), karena DPRD sebagai institusi sama sekali tak pernah dilibatkan dalam forum-forum pertemuan baik kitu melibatkan pemerintah puusat maupun pemerintah daerah dalam membahas mengenai penanganan bencana,” katanya.

Fraksi Nasdem Soroti Pembangunan Huntara yang Belum Merata di Sulteng

Badan Rescue NasDem Sulteng Bangun Posko dan Dapur Umum

DPW NasDem Sulteng Bantu Korban Banjir Bangga

Demikian juga hunian sementara (huntara) yang saat ini tengah dibangun Kementerian PUPR, kata Masykur, diperkirakan belum menyentuh kebutuhan yang sebenarnya.

Ia menjelaskan, ada dua jenis lokasi huntara yang seharusnya dibangun untuk korban bencana. Yaitu huntara untuk korban likuefaksi yang lokasinya ditentukan oleh pemda dan huntara yang seharusnya dibangun di depan pekarangan rumah warga sesuai keinginan warga yang tidak terdampak likuefaksi tapi rumah-rumahnya hancur tak bisa lagi ditinggali.

“Contoh di beberapa lokasi di Kecamatan Dolo, Sigi, dan Kulawi banyak sekali rumah warga yang hancur dan tak bisa lagi ditinggali dan warganya mengungsi di depan rumah mereka. Warga setempat minta agar dibangunkan huntara di rumah mereka yang sudah hancur itu,” kata Masykur.

Warga tersebut, kata Masykur, memilih mengungsi di depan rumah mereka sambil menjaga harta bendanya agar tidak dicuri orang.

Kabag Umum Pemkot Palu, Akram, yang dikonfirmasi tentang masalah ini, Senin, mengatakan, masalah pendataan korban saat ini sedang dalam proses. “Masih divalidasi, dan segera akan disampaikan ke publik,” katanya. [beritasatu]